Unsur-unsur Pidana yang Dihadapi Notaris dalam Menjalankan Jabatannya

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) tidak memuat ketentuan pidana bagi notaris. Tapi, hal itu tidak berarti notaris kebal hukum ketika melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan jabatannya.

Dari pemberitaan di hukumonline.com, diketahui bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris berpotensi melakukan beberapa tindak pidana di antaranya:
1.Pemalsuan dokumen atau surat (pasal 263 dan pasal 264 KUHP).
Contoh 1: Pemalsuan surat setoran bea (SSB) perolehan hak atas tanah dan bangunan (“BPHTB”) dan surat setoran pajak (SSP). Lebih jauh simak artikel Dirjen Pajak Lakukan Pembersihan terhadap Notaris Nakal

Contoh 2: Membuat akta padahal mengetahui syarat-syarat untuk membuat akta tersebut tidak dipenuhi. Misalnya, dalam pembuatan perjanjian kredit antara bank dan nasabah. Notaris tetap membuat akta perjanjian tersebut, meskipun tidak memenuhi syarat lantaran jaminannya bermasalah. Konsekuensi pembuatan akta seperti itu oleh notaris bisa menyebabkan seseorang hilang hak. Lebih jauh simak artikel Ketika Notaris Dipanggil Polisi) Lanjutkan Membaca

Iklan

Notaris: Pejabat Umum Yang Bukan Pejabat Negara

Profesi notaris sering mendapat cibiran negatif, terutama mereka yang tengah berurusan dengan pembangunan rumah di suatu kawasan perumahan, atau hendak membeli tanah. Notaris sering dianggap membuat urusan sertifikasi rumah menjadi mahal dan berbelit-belit. Tak sedikit notaris dilaporkan ke Majelis Pengawas Notaris (MPN), baik di daerah maupun Pusat.

Sekretaris MPN Pusat Martua Batubara mengungkapkan sepanjang 2010 tercatat 12 perkara yang ditangani MPN. Dari jumlah itu, empat perkara sudah diputus, dua perkara selesai secara damai, empat perkara lain tidak akan diproses karena alasan daluarsa dan tidak ada banding. Dua perkara lagi sedang ditangani.
Notaris yang dibawa ke MPN, baik di Pusat maupun di daerah, biasanya tersangkut dugaan pelanggaran kode etik ketika membuat akta dan pelanggaran prilaku. Dalam beberapa kasus korupsi, terutama berkaitan dengan pengadaan tanah, yang ditangani KPK terungkap peran oknum notaris memuluskan kejahatan itu. Notaris membuat akta sehingga perbuatan pelaku seolah-olah legal.

Di Mojokerto, seorang notaris pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi karena diduga menggelapkan uang klien. Bermula dari jual beli rumah di salah satu komplek perumahan di Kecamatan Puri, Mojokerto. Meskipun pembeli sudah menyetorkan duit puluhan juta sebagai tanda jadi, akta jual beli tak kunjung keluar dari notaris. Notaris diduga memaanfaatkan ketidakpahaman pelapor. Baca selengkapnya