Beberapa Hal Penting Pasca Putusan MK (Terkait Tidak berlakunya Intervensi MPD dalam Proses Peradilan)

Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini dengan Putusan No. MK No. 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013 mengabulkan permohonan uji materiil (judicial review) terhadap Pasal 66 (ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diajukan Kant Kamal. Amar keputusan Mahkamah Konstitusi pada intinya membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal yang diuji. Dengan demikian pemeriksaan proses hukum yang melibatkan notaris tidak memerlukan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) lagi. Frasa tersebut dianggap bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatanhukum mengikat. Keputusan ini “final and binding” dan harus ditaati.

Putusan MK tersebut cukup menghentak dunia notaris yang saat ini merasa mendapat perlindungan frasa tersebut. Sebab penegak hukum, terutama polisi, tidak boleh serta merta demi proses peradilan pidana mengambil dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang bersentuhan dengan dokumen-dokumen yng dibuatnya tanpa persetujuan MPD. Pemicunya adalah hal tersebut dianggap melanggar prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law) yang tersurat dan tersirat dalam Pasal 28 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang bersifat universal sesuai pula dengan article 26 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) tahun 1966 yang juga sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 12 tahun 2005. Di sini ditegaskan adanya persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama (equal protection) tanpa diskriminasi.

Iklan