Beberapa Hal Penting Pasca Putusan MK (Terkait Tidak berlakunya Intervensi MPD dalam Proses Peradilan)

Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini dengan Putusan No. MK No. 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013 mengabulkan permohonan uji materiil (judicial review) terhadap Pasal 66 (ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diajukan Kant Kamal. Amar keputusan Mahkamah Konstitusi pada intinya membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal yang diuji. Dengan demikian pemeriksaan proses hukum yang melibatkan notaris tidak memerlukan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) lagi. Frasa tersebut dianggap bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatanhukum mengikat. Keputusan ini “final and binding” dan harus ditaati.

Putusan MK tersebut cukup menghentak dunia notaris yang saat ini merasa mendapat perlindungan frasa tersebut. Sebab penegak hukum, terutama polisi, tidak boleh serta merta demi proses peradilan pidana mengambil dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang bersentuhan dengan dokumen-dokumen yng dibuatnya tanpa persetujuan MPD. Pemicunya adalah hal tersebut dianggap melanggar prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law) yang tersurat dan tersirat dalam Pasal 28 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang bersifat universal sesuai pula dengan article 26 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) tahun 1966 yang juga sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 12 tahun 2005. Di sini ditegaskan adanya persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama (equal protection) tanpa diskriminasi.

Prosedur Pengangkatan Notaris

Untuk dapat melaksanakan tugas jabatan notaris, maka sebelumnya harus dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Mengajukan permintaan ke Departemen Hukum dan HAM untuk pengangkatan sebagai notaris, dengan melampirkan:

  • Nama notaris yang akan dipakai;
  • Ijazah-ijazah yang diperlukan;
  • Surat pernyataan tidak memiliki jabatan rangkap;

Apabila semua dokumen tersebut sudah lengkap dan telah diterima oleh departemen Hukum dan HAM, maka si calon notaris menunggu turunnya surat keputusan menteri Hukum dan HAM. Baru setelah surat keputusannya turun, si calon notaris akan ditempatkan di wilayah tertentu.
1. Notaris harus bersedia disumpah sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dalam waktu maksimal 2 bulan sejak tanggal surat keputusan pengangkatan sebagai notaris. Notaris mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk

2. Sumpah jabatan yaitu: Melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Kelima sifat ini adalah dasar karakter seorang pejabat notaris :

  • Amanah: dapat dipercaya melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan perintah dari para pihak/orang yang mengkhendaki notaris untuk menuangkan maksud dan keinginannya dalam suatu akta dan para pihak membubuhkan tanda tangannya pada akhir akta.
  • Jujur: tidak berbohong atau menutup-nutupi segala sesuatunya.
  • Seksama: yaitu berhati-hati dan teliti dalam menyusun redaksi akta agar tidak merugikan para pihak.

Lanjutkan membaca

Kedudukan Majelis Pengawas Notaris dalam sistem hukum Indonesia.

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. ( Oleh karena yang diawasi adalah Notaris maka disebut juga sebagai Majelis Pengawas Notaris ).
Badan ini dibentuk oleh Menteri guna mendelegasikan kewajibannya untuk mengawasi (sekaligus membina) Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris (lihat pasal 67 UU JN juncto pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004). Baca selengkapnya