Pemberhentian Notaris

Pertanyaan :
1) UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 12 huruf A menyatakan notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat akibat dinyatakan pailit. Yang jadi pertanyaan, apa yang menjadi dasar pemikiran pasal itu? Bukankah notaris yang pailit itu hanya tidak cakap dalam lapangan hukum kekayaannya saja? Mengapa harus jabatannya (yang bergerak di bidang jasa) yang dipertaruhkan yang nota bene tidak berhubungan sama sekali dengan dengan kepailitan? Padahal Pasal 22 huruf B UU Kepailitan mengecualikan dalam kepailitan (harta sita pailit) apa-apa yang didapat oleh debitor pailit dari uang jasa, penggajian dan lain-lain.

2) UU Kepailitan mengenal rehabilitasi, yang menurut saya berarti mengembalikan keadaan hukum debitor seperti semula sama dengan keadaan sebelum pailit. Dengan adanya rehabilitasi ini secara otomatis kepailitan dianggap berakhir. Pertanyaannya, apakah notaris yang diberhentikan seperti disebut di atas dapat diangkat lagi? Untuk catatan dalam hal ini UU No. 30/2004 tidak menjelaskan hal ini.

Jawab :
1. Pasal 12 huruf a UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) selengkapnya menyatakan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk mengetahui pasti dasar pemikiran pasal tersebut maka Anda perlu membaca risalah pembahasan RUU Jabatan Notaris di DPR.

Meski demikian, kami akan coba untuk memahami maksud dari pasal 12 huruf a UUJN dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU No. 37/2004”). Dalam Penjelasan Umum UU No. 37/2004 dinyatakan:
“Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan“
Jadi, seseorang yang dinyatakan pailit menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, seseorang yang pailit tidak dapat menjadi notaris, yang berwenang untuk:

a)membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta
b)mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
c) membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
d) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
e) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
f) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
g) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
h) membuat akta risalah lelang
(pasal 15 ayat [1] dan ayat [2] UUJN)

Semua kewenangan notaris di atas adalah merupakan perbuatan hukum. Perbuatan hukum, menurut hukumpedia, adalah perbuatan yang memiliki akibat-akibat hukum. Seluruh kewenangan notaries di atas jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang memiliki akibat-akibat hukum. Oleh karena itu, seseorang yang dipailitkan tidak bisa menjadi notaris, karena ia tidak dapat melaksanakan kewenangannya pada saat ia berada dalam keadaan tidak cakap.

2.Pasal 215 UU No. 37/2004 mengatur bahwa setelah berakhirnya kepailitan karena perdamaian, daftar pembagian, ataupun karena debitur meninggal dunia, maka debitur atau ahli waris diperbolehkan mengajukan rehabilitasi.
“Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207 maka Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit“

Di dalam penjelasan pasal 215 UU No. 37/2004 dinyatakan bahwa rehabillitasi adalah:
“pemulihan nama baik Debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan Pengadilan yang berisi keterangan bahwa Debitor telah memenuhi kewajibannya”

Berkaitan dengan pasal 12 UUJN, diatur bahwa notaris diberhentikan secara tidak hormat karena dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menurut hemat kami rehabilitasi debitor pailit tidak menyebabkan notaris diangkat kembali oleh Menteri. Hal ini karena UUJN hanya mengatur mengenai pengangkatan kembali notaris untuk notaris yang diberhentikan secara sementara (pasal 10 ayat [1] UUJN). Tidak ada pengaturan lainnya mengenai pengangkatan kembali notaris yang telah diberhentikan, baik secara hormat maupun tidak hormat. Oleh karena itu, menurut kami, rehabilitasi pailit saja tidak menyebabkan seorang notaris yang telah diberhentikan karena dinyatakan pailit dapat kembali diangkat menjadi notaris oleh menteri.

Dasar hukum:
1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
2. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dijawab oleh Shanti Rachmadsyah dalam hukumonline.com

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s