Unsur-unsur Pidana yang Dihadapi Notaris dalam Menjalankan Jabatannya

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) tidak memuat ketentuan pidana bagi notaris. Tapi, hal itu tidak berarti notaris kebal hukum ketika melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan jabatannya.

Dari pemberitaan di hukumonline.com, diketahui bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris berpotensi melakukan beberapa tindak pidana di antaranya:
1.Pemalsuan dokumen atau surat (pasal 263 dan pasal 264 KUHP).
Contoh 1: Pemalsuan surat setoran bea (SSB) perolehan hak atas tanah dan bangunan (“BPHTB”) dan surat setoran pajak (SSP). Lebih jauh simak artikel Dirjen Pajak Lakukan Pembersihan terhadap Notaris Nakal

Contoh 2: Membuat akta padahal mengetahui syarat-syarat untuk membuat akta tersebut tidak dipenuhi. Misalnya, dalam pembuatan perjanjian kredit antara bank dan nasabah. Notaris tetap membuat akta perjanjian tersebut, meskipun tidak memenuhi syarat lantaran jaminannya bermasalah. Konsekuensi pembuatan akta seperti itu oleh notaris bisa menyebabkan seseorang hilang hak. Lebih jauh simak artikel Ketika Notaris Dipanggil Polisi) Lanjutkan Membaca

Iklan

Prosedur Pengangkatan Notaris

Untuk dapat melaksanakan tugas jabatan notaris, maka sebelumnya harus dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Mengajukan permintaan ke Departemen Hukum dan HAM untuk pengangkatan sebagai notaris, dengan melampirkan:

  • Nama notaris yang akan dipakai;
  • Ijazah-ijazah yang diperlukan;
  • Surat pernyataan tidak memiliki jabatan rangkap;

Apabila semua dokumen tersebut sudah lengkap dan telah diterima oleh departemen Hukum dan HAM, maka si calon notaris menunggu turunnya surat keputusan menteri Hukum dan HAM. Baru setelah surat keputusannya turun, si calon notaris akan ditempatkan di wilayah tertentu.
1. Notaris harus bersedia disumpah sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dalam waktu maksimal 2 bulan sejak tanggal surat keputusan pengangkatan sebagai notaris. Notaris mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk

2. Sumpah jabatan yaitu: Melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Kelima sifat ini adalah dasar karakter seorang pejabat notaris :

  • Amanah: dapat dipercaya melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan perintah dari para pihak/orang yang mengkhendaki notaris untuk menuangkan maksud dan keinginannya dalam suatu akta dan para pihak membubuhkan tanda tangannya pada akhir akta.
  • Jujur: tidak berbohong atau menutup-nutupi segala sesuatunya.
  • Seksama: yaitu berhati-hati dan teliti dalam menyusun redaksi akta agar tidak merugikan para pihak.

Lanjutkan membaca

Penyitaan Akta Notaris

Pertanyaan :
Apakah penyitaan Akta Notaris oleh Kepolisian bisa dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan?

Jawab :
Akta Notaris yang Anda maksud mungkin adalah Minuta Akta Notaris. Minuta Akta adalah asli Akta Notaris.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan (pasal 1 angka 16 KUHAP). Adapun benda yang disita hanyalah benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Benda yang dapat dikenakan penyitaan diatur dalam pasal 39 KUHAP.

Pasal 43 KUHAP menentukan bahwa penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain. Notaris merupakan pejabat yang menyimpan Minuta Akta dan berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatannya berdasarkan undang-undang, dalam hal ini UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini, penyitaan Minuta Akta Notaris harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Sebagai tambahan, menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya “Hukum Perseroan Terbatas” penyitaan Akta Notaris berpedoman kepada Surat Mahkamah Agung No. MA/Pemb/3429/86 tanggal 12 April 1986 dan pasal 43 KUHAP. Lanjutkan membaca

Notaris Dan PPAT Yang Berbeda Tempat Kedudukan/Wilayah Jabatan

Tulisan DR Habib Adjie (Notaris & PPAT Kota Surabaya)

Paska dibukanya hasil Ujian Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah menimbulkan persoalan baru, antara lain banyak peserta yang lulus tersebut, yang juga telah menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, ternyata ada yang berbeda tempat kedudukan (kota/kabupaten) dalam wilayah jabatan (propinsi) yang sama atau ada juga yang berbeda wilayah jabatan yang sudah pasti berbeda tempat kedudukan.
Khusus untuk mereka yang lulus sebagai PPAT dan ternyata dalam jabatan yang berbeda dengan Notaris, misalnya sebagai Notaris di salah satu kota/kabupaten di Propinsi Jawa Barat, dan lulus sebagai PPAT di Jakarta Selatan di DKI Jakarta, atau lulus sebagai PPAT yang berbeda kota/kabupaten dalam wilayah jabatan yang sama, misalnya lulus sebagai PPAT di Kota Kediri dan sebagai Notaris di Surabaya (keduanya Propinsi Jawa Timur) menimbulkan permasalahan yang sangat unik dan lucu, yang hanya ada di Indonesia, khususnya dalam dunia Notaris dan PPAT. Untuk melihat permasalahan tersebut akan menempatkan UUJN sebagai aturan hukum untuk menyelesaikannya.

Bahwa dalam Pasal 17 huruf g UUJN, ditegaskan Notaris dilarang merangkap jabatan diluar wilayah jabatan Notaris. Jika larangan tersebut dilanggar maka berdasarkan Pasal 85 UUJN, dapat dikenai sanksi administratif dari Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang Notaris terlebih dahulu diberi kesempatan untuk membela diri mulai dari MPD, MPW, MPP dan pada akhirnya atas usulan MPP akan dilakukan Pemberhentian tidak hormat oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Lanjutkan membaca

Pemberhentian Notaris

Pertanyaan :
1) UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 12 huruf A menyatakan notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat akibat dinyatakan pailit. Yang jadi pertanyaan, apa yang menjadi dasar pemikiran pasal itu? Bukankah notaris yang pailit itu hanya tidak cakap dalam lapangan hukum kekayaannya saja? Mengapa harus jabatannya (yang bergerak di bidang jasa) yang dipertaruhkan yang nota bene tidak berhubungan sama sekali dengan dengan kepailitan? Padahal Pasal 22 huruf B UU Kepailitan mengecualikan dalam kepailitan (harta sita pailit) apa-apa yang didapat oleh debitor pailit dari uang jasa, penggajian dan lain-lain.

2) UU Kepailitan mengenal rehabilitasi, yang menurut saya berarti mengembalikan keadaan hukum debitor seperti semula sama dengan keadaan sebelum pailit. Dengan adanya rehabilitasi ini secara otomatis kepailitan dianggap berakhir. Pertanyaannya, apakah notaris yang diberhentikan seperti disebut di atas dapat diangkat lagi? Untuk catatan dalam hal ini UU No. 30/2004 tidak menjelaskan hal ini.

Jawab :
1. Pasal 12 huruf a UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) selengkapnya menyatakan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk mengetahui pasti dasar pemikiran pasal tersebut maka Anda perlu membaca risalah pembahasan RUU Jabatan Notaris di DPR. Baca selengkapnya

Notaris: Pejabat Umum Yang Bukan Pejabat Negara

Profesi notaris sering mendapat cibiran negatif, terutama mereka yang tengah berurusan dengan pembangunan rumah di suatu kawasan perumahan, atau hendak membeli tanah. Notaris sering dianggap membuat urusan sertifikasi rumah menjadi mahal dan berbelit-belit. Tak sedikit notaris dilaporkan ke Majelis Pengawas Notaris (MPN), baik di daerah maupun Pusat.

Sekretaris MPN Pusat Martua Batubara mengungkapkan sepanjang 2010 tercatat 12 perkara yang ditangani MPN. Dari jumlah itu, empat perkara sudah diputus, dua perkara selesai secara damai, empat perkara lain tidak akan diproses karena alasan daluarsa dan tidak ada banding. Dua perkara lagi sedang ditangani.
Notaris yang dibawa ke MPN, baik di Pusat maupun di daerah, biasanya tersangkut dugaan pelanggaran kode etik ketika membuat akta dan pelanggaran prilaku. Dalam beberapa kasus korupsi, terutama berkaitan dengan pengadaan tanah, yang ditangani KPK terungkap peran oknum notaris memuluskan kejahatan itu. Notaris membuat akta sehingga perbuatan pelaku seolah-olah legal.

Di Mojokerto, seorang notaris pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi karena diduga menggelapkan uang klien. Bermula dari jual beli rumah di salah satu komplek perumahan di Kecamatan Puri, Mojokerto. Meskipun pembeli sudah menyetorkan duit puluhan juta sebagai tanda jadi, akta jual beli tak kunjung keluar dari notaris. Notaris diduga memaanfaatkan ketidakpahaman pelapor. Baca selengkapnya

Kewenangan, Kewajiban Dan Larangan Notaris Dalam Undang-undang Jabatan Notaris

Notaris merupakan salah satu pejabat negara yang kedudukannya sangat dibutuhkan di masa sekarang ini. Di masa modern ini, masyarakat tidak lagi mengenal perjanjian yang berdasarkan atas kepercayaan satu sama lain seperti yang mereka kenal dulu. Setiap perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat pasti akan mengarah kepada notaris sebagai sarana keabsahan perjanjian yang mereka lakukan. Karena itulah, kedudukan notaris menjadi semakin penting di masa seperti sekarang ini.

Seperti pejabat negara yang lain, notaris juga memiliki kewenangan tersendiri yang tidak dimiliki oleh pejabat negara yang lainnya. Selain kewenangannya, para notaris juga memiliki kewajiban dan larangan yang wajib mereka patuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dengan berdasar pada Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, para notaris di Indonesia wajib untuk memahami apa yang menjadi wewenang dan kewajiban mereka serta larangan yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Dalam pelaksanaan wewenang, jika misalnya ada seorang pejabat yang melakukan suatu tindakan diluar atau melebihi kewenangannya, maka perbuatannya itu akan dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Demikian pula dengan notaris, para notaris wajib untuk mengetahui sampai di mana batas kewenangannya. Selain wewenang yang mereka miliki, notaris juga memilki kewajiban yang harus mereka penuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya serta larangan yang tidak boleh dilakukan yang apabila ketiga hal ini dilanggar maka notaris yang bersangkutan akan memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Baca selengkapnya

Jika Notaris Meninggal Dunia

Pertanyaan :
Apabila saya membuat suatu akta atau perbuatan hukum lain yang dibuat di hadapan Notaris A dan telah terdaftar di kantor notaris tersebut, namun di kemudian hari notaris tersebut meninggal dunia. Apakah perbuatan hukum yang telah kita buat dengan notaris A tersebut dialihkan ke notaris lain?

Jawab :
Dalam hal notaris meninggal dunia, maka Protokol Notaris akan diserahkan oleh ahli warisnya kepada notaris lain yang ditunjuk Majelis Pengawas Daerah (“MPD”). Demikian menurut ketentuan pasal 63 ayat [2] UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”). BAca Selengkapnya

Hubungan Peraturan Jabatan Notaris Dan Kode Etik Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berintikan kebenaran dan keadilan yang mana menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Untuk itu dibutuhkan alat bukti tertulis otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui jabatan tertentu, yaitu oleh notaris sebagai pejabat umum.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai pengganti dari Reglement op Het Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860:3) atau Peraturan Jabatan Notaris (PJN). Sejak berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris yang baru ini, melahirkan perkembangan hukum yang berkaitan langsung dengan dunia kenotariatan saat ini, yakni:

1.Adanya “perluasan kewenangan Notaris”, yaitu kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) butir f, yakni: “kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”.
2.Kewenangan untuk membuat akta risalah lelang. Akta risalah lelang ini sebelum lahirnya Undang-undang tentang Jabatan Notaris menjadi kewenangan juru lelang dalam Badan Urusan Utang Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960.
3.Memberikan kewenangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan ini merupakan kewenangan yang perlu dicermati, dicari dan diketemukan oleh Notaris, karena kewenangan ini bisa jadi sudah ada dalam dalam Peraturan Perundang-undangan, dan juga kewenangan yang baru akan lahir setelah lahirnya Peraturan Perundang-undangan yang baru. Baca Selengkapnya